PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH BPJS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Abstract

Abstrak- Jaminan sosial sudah merupakan tujuan dari setiap negara dalam
memberikan perlindungan kepada warga negaranya, hal ini dibuktikan dengan
pertemuan Konferensi Perburuhan Internasional ILO ke 89 pada bulan juni 2001.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana Konsistensi
Pelaksanaan Peraturan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)? Kedua, bagaimana Status Bentuk Badan Hukum Publik
Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Tata Kelola Jaminan Sosial Nasional
Kesehatan? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara
Kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: pertama, adanya ketidak
konsistenan dalam Peraturan Jaminan kesehatan ini terjadi inkonsistensi
pengaturan antara pasal review 14 Perpres 82 Tahun 2018 pasal 5 Perpres Nomor
82 Tahun 2018 dan bertentangan dengan ketentuan KUP Pasal 2 ayat (1) serta
bertentangan dengan Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan. Kedua, bentuk status badan hukum BPJS adalah badan hukum
publik.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, BPJS, Jaminan Sosial Nasional.