HAKIM INDONESIA MENGESAHKAN PENGGANTIAN DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN
Abstract
Abstrak- Hakim di sistem “civil law” tidak boleh menolak suatu perkara karena Undang-Undang tidak ada atau tidak jelas. Hakim harus mencipta hukum, dengan menggali hukum yang hidup di masyarakat. Ini dapat disamakan dengan peranan hakim di ”common law”, yaitu “judge made law” hakim mencipta hukum. Contoh yang cukup menarik adalah berkenaan dengan permohonan Apriyanti yang sejak kecil tertulis berjenis kelamin perempuan berganti menjadi laki-laki. Lama sebelumnya pada tahun 1973, Iwan Rubianto minta Pengadilan mengesahkan perubahan sexnya dari laki-laki menjadi perempuan, sekaligus mengesahkan namanya menjadi Vivian Rubianty. Kemudian diikuti oleh Hendricus Soekotjo menjadi Henriette Soekotjo pada tahun 1978.
Kata Kunci: Hakim, Civil Law, Undang-undang
Full Text:
PDFReferences
John Bell, Sophie Boyron, and Simon Whittaker,
Principles of French Law, (New York: Oxford
University Press, 1998)
Adnan Buyung Nasution, Menabur Benih
Reformasi, (Jakarta : Aksara Karunia, 2004)
Percakapan dengan Henriette Soekotjo: Bahagia
Setelah Legalisasi Pengadilan. Hukum dan
Pembangunan, No. 5 tahun ke VIII, September
Detiknews, 13 Mei 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v1i1.730
Refbacks
- There are currently no refbacks.