TINDAK PIDANA EKONOMI SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI

Anas Lutfi, Rusmin Nuriadin

Abstract


Abstrak-Pembangunan di bidang ekonomi sudah sejak lama menjadi titik berat dalam pembangunan jangka panjang sebab dalam peningkatan hasil-hasil dalam ekonomi akan dapat menyediakan sumber-sumber pembangunan dalam bidang sosial budaya pertahanan dan keamanan. Regulasi utama yang diadakan dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian adalah Undang-Undang Darurat (UUDRT) No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Aturan ini merupakan dasar acuan dari aturan-aturan yang akan lahir selanjutnya dan tentunya juga ikut mengatur perekonomian bangsa ini, Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan negara. Kata Kunci: Pidana, Pembangunan, Ekonomi

Full Text:

PDF

References


Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah,

, kebijakan pemerintah Dalam perlindungan

hak kekayaan intelektual dan liberalisasi

perdagangan jasa profesi Di bidang hukum,

Departemen Perindustrian, Jakarta.

Henny Marlyna, Tinjauan Terhadap Reformasi

Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual,

www.ikht.com , diakses pada tanggal 17 maret

Prinst, Darwan, 2002, Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Setiadi, Edi dan Yulia, Rena, 2009, Hukum Pidana

Ekonomi, Graha Ilmu, Bandung.

Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955, tentang

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak

Pidana Ekonomi

Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang

Rahasia Dagang,

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang

Desain Industri,

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tantang Paten,

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang

Merk,

Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta,

http://foresteruntad.blogspot.co.id/2012/11/makalah-hukumpidana-ekonomi.html

http://legendacerdas.blogspot.co.id/2015/09/bab-ipendahuluan-1.html

http://foresteruntad.blogspot.co.id/2012/11/makalah-hukumpidana-ekonomi.html




DOI: http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v1i1.726

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  

Visitors