KONTRIBUSI KEJAKSAAN RI UNTUK KONSEP BELA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Abstract
Abstrak
Kejaksaan RI dalam menjalankan peran sebagai pengayoman terhadap masyarak yang hal ini
ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang
bermakna “bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi
seluruh aspek kehidupan bangsa”. Hukum mempunyai posisi yang strategis dan mendominasi
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum ialah sebagai suatu sistem
keadilan bagi masyarakat yang dapat berperan baik dan benar jika instrument pelaksanaannya
dilengkapi dengan kewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Kewenang-wenangan itu
adalah “Kejaksaan Republik Indonesia”. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga
negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik yang rela berkorban
demi menjamin kelangsungan hidup dan Negara. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang
jaksa yang termasuk peran pendamping masyarakat meliputi: rasa nasionalisme terhadap
masyarakat, menghentikan tindak pidana korupsi, aksi cyber bullying serta tindakan pidana
pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan lain sebagainya merupakan aksi bela negara
oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
Kata kunci: Kejaksaan, Bela Negara, Peran, Nasionalisme
Abstract
The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in carrying out its role as a highlight to the
community, which is affirmed in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic
of Indonesia, which means "that in the Unitary State of the Republic of Indonesia, the law is the
lifeblood of all aspects of the nation's life.” Law has a strategic and dominating position in
society, nation, and state life. Law is a system of justice for the community that can play a sound
and correct role if the instrument of its implementation is equipped with arbitrariness in law
enforcement. The arbitrariness is the "Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia.” State
Defense is the determination, attitude, and behavior of a citizen imbued with his love for the
Unitary State of the Republic who is willing to sacrifice to ensure survival and the State. In
carrying out his duties as a prosecutor, which include the role of community assistance,
including a sense of nationalism towards the community, stopping corruption, bullying and
criminal acts of sexual abuse of minors, and so on, is an act of state defense by the Prosecutor's
Office of the Republic of Indonesia.
Keywords: Procuratorship, Defending The State, Role, Nationalism
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR PUSTAKA
Buku
M. Effendy, 2005, KEJAKSAAN RI:
“Posisi dan Fungsinya dari
Perspektif Hukum”. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
L. M. Friedman, 1975, “The Legal System;
A Social Science Perspective”. New
York: Russel Sage Foundation, Hal.
Wiyono, 2005, “Pembahasan Undang-
Undang Pemberantasan Tindak
Piadana Korupsi”, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm. 3.
Hartini Evi, 2005, “Tindak Pidana
Korupsi”, Sinar Grafika, Jakarta,
Hlm. 123
Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,
Indonesia, hlm. 23
Marwan Effendy, “Kejaksaan Republik
Indonesia”, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2005, hlm. 2.
Suryono Sutarto, “Hukum Acara Pidana
Jilid I, Universitas Diponegoro”,
Semarang, 2004, hlm. 76.
Emmy Hafild, “Transparancy International
Annual Report, Transparancy
International”, Jakarta, 2004. hlm. 4.
Leden Marpaung, 1996, “Kejahatan
Terhadap Kesusilaan”, Jakarta: Sinar
Grafika, hlm. 52.
Artikel dalam Jurnal, Majalah, Surat
Kabar dan Internet:
Vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana
sebelum dilakukan amandemen
terhadap UUD 1945, konstitusi kita
memiliki Penjelasan dimana disana
disebutkan “Negara indonesia
berdasar atas hukum (rechtsstaat),
tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machtsstaat)”, namun setelah
amandemen dilakukan Penjelasan
tersebut ditiadakan dan bukan lagi
menjadi bagian dari konstitusi
S. H. Azizurrahman, “Pembaharuan
Kebijakan Penegakan Hukum Pidana
di Era “Cyber,‟” Masal. Huk., vol. 41,
no. 2, pp. 298–305, 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i2.2311
Refbacks
- There are currently no refbacks.