Tinjauan Hukum Platform Digital Sapardi_ID Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas

Abstract

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya masyarakat Indonesia harus senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tentunya menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia serta seluruh masyarakatnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas melalui partisipasi aktif masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Pada era revolusi 4.0 tentunya penting untuk senantiasa berkomunikasi dan berbagi informasi terhadap penyandang disabilitas. Karena jangkauan hukum dan pemerintah dalam rangka mensejahterakan penyandang disabilitas sangatlah terbatas, perlu adanya partisipasi aktif masyarakat untuk ikut memahami dan membantu kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dalam rangka pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil dan sejahtera. Platform Digital Sapardi_ID menjadi media edukatif bagi masyarakat umum untuk memahami penyandang disabilitas sehingga masyarakat dapat belajar berkomunikasi dan menghargai Penyandang Disabilitas sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif dengan sumber kepustakaan, survey lembaga dan survey mandiri, dengan hasil bahwa dalam implementasinya platform ini masih kurang menjangkau banyak pihak untuk berpartisipasi aktif serta masih perlu pengembangan program dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Sapardi_ID, Platform, Edukasi